Ketahanan Iklim & Keadilan Iklim
Memperkuat kapasitas adaptasi berbasis masyarakat desa hutan, konservasi mata air, pencegahan karhutla, dan restorasi ekosistem gambut.
Dampak krisis iklim (kekeringan, karhutla, banjir) yang paling rentan memukul kehidupan petani pedesaan.
Restorasi lanskap partisipatif, penataan zonasi konservasi desa, dan integrasi kearifan lokal dalam aksi mitigasi iklim.
Kepemimpinan Inklusif Perempuan & Generasi Muda
Mencetak kader pemimpin muda dan kelompok perempuan pengelola hutan melalui Sekolah Sosial Forestri (SESORE) dan forum GEDSI.
Keterbatasan representasi perempuan dan minimnya regenerasi pemuda desa dalam struktur kelembagaan perhutanan sosial.
Pelatihan kepemimpinan feminis ekologi, sekolah lapang pemuda, dan pemetaan partisipatif berbasis teknologi digital.
Penghidupan Berkelanjutan & Ekonomi Restoratif
Inkubasi unit usaha desa (KUPS/BUMDes), pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) bernilai tinggi, dan rantai pasok etis agroforestri.
Ketergantungan pada tengkulak dan rendahnya nilai tambah produk mentah hasil hutan masyarakat.
Inkubasi bisnis Kanaya Lestari, sertifikasi organik produk madu & kopi hutan, dan penguatan permodalan mikro komunitas.
Riset Aksi, Kebijakan & Advokasi Sistemik
Menghasilkan bukti empiris lapangan untuk mempengaruhi regulasi nasional (KLHK/Bappenas) dan Peraturan Desa (Perdes).
Kesenjangan antara kebijakan formal di tingkat pusat dengan realitas implementasi di lapangan.
Penyusunan policy brief berbasis data tapak, dialog multi-pihak, dan perumusan naskah akademik kebijakan publik.
Pembelajaran, Ekosistem Kapasitas & Broker Pengetahuan
Menyediakan platform e-learning LMS mandiri, digitalisasi modul sekolah lapang, dan jejaring pertukaran pengetahuan antar komunitas.
Akses pelatihan berkualitas yang terhambat jarak geografis dan keterbatasan infrastruktur.
Platform E-Learning LMS LATIN, toolkit praktis open-access, dan lokakarya pembelajaran lintas region.
Perhutanan Sosial & Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat
Mendorong pengakuan hak kelola hukum komunitas adat dan lokal atas hutan negara, penguatan kelembagaan LPHD/KTH, dan penyelesaian konflik tenurial.
Ketimpangan penguasaan lahan dan lambatnya proses verifikasi izin hak kelola bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Pendampingan legalitas dari tingkat tapak hingga SK Menteri, pengorganisasian kelompok tani hutan, dan mediasi multi-pihak.