LATIN - Lembaga Alam Tropika Indonesia
Admin CMS
REPOSITORI PENGETAHUAN TERBUKA (OPEN ACCESS)

LATIN Faceted Knowledge Hub

Akses terbuka untuk 11 publikasi resmi, riset aksi, policy brief kebijakan, modul sekolah lapang, dan majalah Forest Culture terbitan Lembaga Alam Tropika Indonesia.

Menampilkan 11 aset dokumen pengetahuan terbuka
Cover Policy Brief Meletakkan Inklusifitas Hutan Jawa
Policy Brief PULAU JAWA 2026 • 2 MB

Policy Brief Meletakkan Inklusifitas Hutan Jawa

1) Pada program Perhutanan Sosial kesenjangan yang “tinggi” terjadi pada aspek pendampingan dan pemanfaatan. Namun, kesenjangan “moderat” pengelolaan PS terjadi di seluruh aspek yang dinilai yaitu pendampingan, pemanfaatan dan keberlanjutan. Pada pendampingan, kesenjangan terjadi pada intervensi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah tidak sebaik pada saat pra izin PS Beberapa hambatan mencakup kurangnya sumber daya pendamping dari pemerintah, tarik ulur wewenang tenaga pendamping dari pemerintah pusat dan daerah, serta perubahan regulasi yang cepat di tingkat pusat. 2) Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan kebijakan mengenai kesenjangan implementasi PS. 3) Isu kunci dalam tulisan ini adalah permasalahan pada pra kondisi program PS. Lalu implementasi pendampingan pada kelompok masyarakat penerima izin yang belum optimal dilaksanakan. Juga adanya subyek dan obyek yang tidak sesuai dari segi prasyarat penerima izin, luasan, dan pengelolaanya. Selanjutnya adalah ego sektoral antar lembaga dan kewenangan yang terpusat.

Unduh PDF
Cover Policy Paper HUtan Wakaf
Policy Brief Nasional 2023 • 3 MB

Policy Paper HUtan Wakaf

Kehutanan Sosial (Sosial Forestri) merupakan pendekatan pelibatan entitas sosial dalam pengelolaan hutan di Indonesia yang memungkinkan pengembangan ‘kawasan hutan’ di tanah hak milik sebagai pengisi lanskap hutan Indonesia. Pengembangan hutan di atas tanah hak milik ini akan berbeda fungsinya, sesuai kondisi sosial di kawasan tersebut. Muhammadiyah memiliki aset lahan yang dikelola terdesentralisasi di 38 Provinsi di Indonesia seluas lebih kurang 20 juta hektare, yang di atasnya berupa bangunan atau lahan belum terbangun. Kebutuhan untuk pelayanan dasar sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembinaan anak yatim-piatu menjadi fokus pelayanan Muhammadiyah selama ini. Isu Hutan Wakaf dan krisis ekologi menjadi bagian penting dari gerakan Muhammadiyah yang secara progresif memandang kedua isu tersebut dapat mengurangi ketidakadilan tenurial dan masalah kedaulatan pangan di berbagai daerah dimana Muhammadiyah berdosmisili. Kertas kebijakan ini menganalisis peran strategis Muhammadiyah dan LATIN untuk berkolaborasi dalam kerja-kerja aliansi menginisiasi model Hutan Wakaf.

Unduh PDF
Cover Memperbaiki Kinerja Perhutanan Sosial Menuju Keberlanjutan Hutan Jawa
Policy Brief PULAU JAWA 2023 • 3 MB

Memperbaiki Kinerja Perhutanan Sosial Menuju Keberlanjutan Hutan Jawa

Luas kawasan hutan di Pulau Jawa khususnya di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur saat ini yaitu sekitar 3.2 juta hektar yang terbagi ke dalam Hutan Konservasi sebesar 656.800 Ha, Hutan Lindung sebesar 732.837 Ha, dan Hutan Produksi sebesar 1.798.616 Ha4. Implementasi Perhutanan Sosial (PS) di Pulau Jawa sebagian besar terjadi di kawasan hutan yang dikelola oleh perusahaan milik negara yaitu Perum Perhutani (Ragandhi et al., 2021). Skema PS yang diwujudkan adalah Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Disusul dengan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) pada tahun 2017 (Kusuma et al., 2023). Di luar wilayah Perum Perhutani, skema PS yang direalisasikan adalah Hutan Adat dan beberapa Kemitraan Konservasi di kawasan konservasi seperti taman nasional.

Unduh PDF
Cover Pengelolaan Kolaboratif Hutan Jawa
Policy Brief JAWA 2024 • 1 MB

Pengelolaan Kolaboratif Hutan Jawa

Luas kawasan hutan di Pulau Jawa khususnya di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur saat ini yaitu sekitar 3.2 juta hektar yang terbagi ke dalam Hutan Konservasi sebesar 656.800 Ha, Hutan Lindung sebesar 732.837 Ha, dan Hutan Produksi sebesar 1.798.616 Ha4. Implementasi Perhutanan Sosial (PS) di Pulau Jawa sebagian besar terjadi di kawasan hutan yang dikelola oleh perusahaan milik negara yaitu Perum Perhutani (Ragandhi et al., 2021). Skema PS yang diwujudkan adalah Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Disusul dengan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) pada tahun 2017 (Kusuma et al., 2023). Di luar wilayah Perum Perhutani, skema PS yang direalisasikan adalah Hutan Adat dan beberapa Kemitraan Konservasi di kawasan konservasi seperti taman nasional.

Unduh PDF
Cover SOSIAL FORESTRY EXPERIENTAL LEARNING
Toolkit/Modul - 2023 • 15.0 MB

SOSIAL FORESTRY EXPERIENTAL LEARNING

Social Forestry is a system and form of forest management that involves the participation of various parties (various social elements) which can be carried out anywhere, on private, public land or in permitted forest areas (state forests).

Unduh PDF
Cover SESORE Academia Movement
Toolkit/Modul Nasional 2024 • 16.0 MB

SESORE Academia Movement

Social Forestry is a system and form of forest management that involves the participation of various parties (various social elements) which can be carried out anywhere, on private, public land or in permitted forest areas (state forests).

Unduh PDF
Cover Adaptasi Sistem Hutan Kerakyatan Dalam Pembangunan Hutan Sosial
Policy Brief Nasional 2022 • 15.0 MB

Adaptasi Sistem Hutan Kerakyatan Dalam Pembangunan Hutan Sosial

Tulisan ini bertujuan menunjukkan beberapa definisi hutan (adat), kawasan hutan (negara versus rakyat) dalam dinamika politik kawasan hutan di nasional dan global. Selain itu, tulisan ini juga menjelaskan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) sebagai istilah yang digunakan para pegiat organisasi non-pemerintah dan masyarakat adat bagi model-model pengelolaan hutan oleh masyarakat yang sangat beragam sebutannya serta bagaimana perannya dalam pembangunan hutan sosial (hutsos) di masa datang.

Unduh PDF
Cover Dimanakah Posisi Desa Dalam Perhutanan Sosial? Menguatkan Peran Kelembagaan Desa Dalam Perhutanan Sosial
Policy Brief - 2022 • 15.0 MB

Dimanakah Posisi Desa Dalam Perhutanan Sosial? Menguatkan Peran Kelembagaan Desa Dalam Perhutanan Sosial

Sejak tahun 2014, melalui amanat Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa telah lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang ini pembangunan diharapkan dapat menerapkan asas kebersamaan, gotong- royong, kemandirian, dan partisipasi langsung dari masyarakat di tingkat pemerintahan yang paling kecil yaitu desa. Selain itu, masyarakat desa juga diberikan kewenangan lebih dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya hutan melalui program perhutanan sosial. Kebijakan ini memberikan ruang dan peluang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. UU Desa menerapkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menerapkan pembentukan KPS (Kelompok Perhutanan Sosial) atau KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial). Perbedaan kelembagaan yang diterapkan dari dua kementerian ini menyisakan segregasi pengelolaan kelembagaan di tingkat desa. Jadi seolah-olahnya dari dua kementerian tersebut memiliki proxy masing-masing di tingkat desa. Tak jarang pengelolaan kelembagaan antara BUMDes dan LPHD/KUPS di tingkat desa tidak memiliki hubungan yang baik. Policy Brief ini menjabarkan perbedaan kewenangan kelembagaan dan tidak adanya sikronisasi antara BUMDes dan KPS/KUPS di tingkas desa. Maka dari itu perlu integrasi kelembagaan antara BUMDes dan KPS/KUPS dan transparansi data terkait pengelola program pemerintah pusat di tingkat desa.

Unduh PDF
Cover CONSERVATION AND COMMUNITY BASED FOREST MANAGEMENT IN CIBULAO SUB-VILLAGE
Policy Brief - 2025 • 15.0 MB

CONSERVATION AND COMMUNITY BASED FOREST MANAGEMENT IN CIBULAO SUB-VILLAGE

Sosial Forestri is an adaptation of the English language "Social Forestry" to show a broader definition of social forestry that exists today in Indonesia. LATIN uses the diction of Sosial Forestri to reaffirm the broader meaning of social forestry promoted by the government.

Unduh PDF
Cover FOREST CULTURE REVISI UU NO.41 TAHUN 1999 UNTUK SIAPA?
Jurnal/Majalah - 2026 • 13.0 MB

FOREST CULTURE REVISI UU NO.41 TAHUN 1999 UNTUK SIAPA?

FOREST CULTURE merupakan jenama majalah independen terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan dan gaya hidup. Majalah ini diterbitkan oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia sejak September 2006. Saat itu Arif Aliadi (almarhum) sebagai Chief Editor; Rosita Dewi sebagai Managing Editor; I.G.G. Maha Adi, Heru Pramuji, Lis Hendriani sebagai Senior Editor; Sri Nuryani sebagai Research and Distribution; Nana Rusyana sebagai Art and Design; Rudi Novira sebagai Marketing and Photo Editor.

Unduh PDF
Cover FOREST CULTURE Hutan Wakaf Sebagai Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Berkeadilan dan Lestari | Hal 3
Jurnal/Majalah - 2026 • 27.0 MB

FOREST CULTURE Hutan Wakaf Sebagai Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Berkeadilan dan Lestari | Hal 3

FOREST CULTURE merupakan jenama majalah independen terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan dan gaya hidup. Majalah ini diterbitkan oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia sejak September 2006. Saat itu Arif Aliadi (almarhum) sebagai Chief Editor; Rosita Dewi sebagai Managing Editor; I.G.G. Maha Adi, Heru Pramuji, Lis Hendriani sebagai Senior Editor; Sri Nuryani sebagai Research and Distribution; Nana Rusyana sebagai Art and Design; Rudi Novira sebagai Marketing and Photo Editor.

Unduh PDF