LATIN - Lembaga Alam Tropika Indonesia
Admin CMS
WARTA RESMI & SIARAN PERS

Warta Institusi & Agenda Kegiatan

Pemberitahuan resmi organisasi, rilis pers kebijakan kehutanan, pembaharuan operasional tapak, dan jadwal webinar/lokakarya nasional.

KABAR TERBARU

Siaran Pers & Warta Operasional

Siaran Pers 15 September 2026 •

Sejauh Ini Mexindo: Melihat Sekilas Pengelolaan Perhutanan Sosial di Meksiko

Apa yang terjadi jika semua hutan rakyat di Indonesia mendapatkan lahan di bawah skema perhutanan sosial? Sebagai bagian dari pembelajaran kreatif yan...

Apa yang terjadi jika semua hutan rakyat di Indonesia mendapatkan lahan di bawah skema perhutanan sosial? Sebagai bagian dari pembelajaran kreatif yang dikembangkan oleh LATIN, yang bertujuan untuk memperkuat wawasan, pengetahuan, dan praktik Perhutanan Sosial bagi generasi muda melalui pertukaran informasi antar negara, LATIN bekerja sama dengan Climate Connection telah berhasil menyelenggarakan pertukaran selama dua minggu. Pertukaran ini diikuti oleh 5 orang delegasi dari Indonesia yang terdiri dari LATIN, Perkumpulan HuMa, Kementerian Dalam Negeri Indonesia, CLUA Indonesia, 2 orang anggota masyarakat lokal dari Meksiko Utara, dan delegasi dari CLUA Guatemala. Di Indonesia, kemajuan perhutanan sosial ditemukan lebih lambat dari rencana awal. Untuk menilai seberapa efektif pendekatan ini, pertukaran ini mencoba untuk melihat garis waktu dan apa yang terjadi setelah izin perhutanan sosial diberikan. Kunjungan lapangan mencakup hampir semua kegiatan produksi hutan, dari produksi hutan kayu di komunitas UZACHI hingga Produksi Hutan Non-Kayu di SICOBI, Otomi, dan Amanalco. Selain mempelajari sistem yang mengembangkan reformasi agraria, kunjungan ini juga mencakup kunjungan ke LSM yang berfokus pada kredit masyarakat seperti CEPCO, dan pengelolaan hutan seperti CCSMM. Beberapa mantan pemerintah hutan nasional, CONAFOR, diundang untuk belajar tentang bagaimana negara tersebut menerima reformasi agraria dan menghadapi revolusi yang dilakukan oleh rakyatnya. Pada akhirnya, beberapa isu seperti perambahan hutan dibahas dalam kunjungan ke La Cañada, dan seluruh kegiatan ditutup dengan diskusi mengenai perdagangan karbon dengan organisasi Climate Initiative. Meksiko, negara yang 80% hutannya merupakan hutan kemasyarakatan dan dikelola oleh Ejido (/eˈhēdō/), masyarakat adat, dan komunitas lokal, merupakan negara yang tepat untuk belajar mengenai perhutanan sosial dan reforma agraria. Pertukaran ini menangkap bagaimana masyarakat menciptakan sistem mereka yang meliputi struktur, sanksi, dan manajemen keuangan, manajemen teknis hutan, sistem pasar, dan tantangan mereka saat ini setelah 30 tahun sejak revolusi kedua yang menciptakan reformasi agraria nasional di Meksiko. Selama program pertukaran, seorang peserta dari komunitas ejido, Carlos menyebutkan bahwa "dinamika sosial seperti imigrasi ke negara lain dan para pemuda yang meninggalkan komunitas adalah sesuatu yang menegangkan yang dihadapi oleh komunitas saya. Hal ini menjadi rumit, ketika sebuah pertemuan sebagai pertemuan evaluasi tiga bulanan dilakukan dalam waktu lebih dari satu hari karena kurangnya peserta. Sistem pasar ternyata menjadi lebih rumit dengan adanya pertarungan internasional, sertifikasi, dan pajak-pajak tidak resmi setempat." Dengan memotret pengalaman kunjungan tersebut ke berbagai kasus yang dihadapi oleh perhutanan sosial di Indonesia, menarik untuk dicatat bahwa revolusi Meksiko telah menciptakan terobosan dalam hal reformasi lahan dan kepemilikan lahan yang memungkinkan Hutan Kemasyarakatan di Meksiko dikelola secara kolaboratif oleh masyarakat adat, para ahli, dan pemerintah kota. Di Meksiko, perbedaan antara status dan fungsi hutan sangat jelas. Jadi, lahan yang memiliki fungsi perlindungan dan konservasi tidak selalu merupakan lahan negara yang 80%-nya dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. Program ini juga menghasilkan pembelajaran bahwa Meksiko dan Indonesia memiliki masalah yang sama dalam hal transfer antar generasi terkait kepemimpinan dan pengetahuan.
Siaran Pers 29 Februari 2024 • Sukabumi, Jawa Barat

Mengawali Perjalanan Desa Cipeuteuy Menuju Site Learning Model Sosial Forestri

Pertemuan LATIN, P4W IPB, dan Pemerintah Desa Cipeuteuy (29 Februari 2024) membahas progres penyusunan RPJM Desa, tata ruang desa, dan penentuan batas dusun partisipatif, sekaligus memaparkan empat rencana jangka panjang menjadikan Cipeuteuy sebagai site learning model Sosial Forestri hingga 2030.

SUKABUMI, LATIN.OR.ID - Desa Cipeuteuy direncanakan menjadi site learning model atau lokasi model pembelajaran Sosial Forestri, salah satunya sebagai pemerintah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Perjalanan bersama antara LATIN dengan P4W bulan Januari lalu merupakan kegiatan pelatihan perancangan RPJM Desa yang menjadi permulaan adanya kerja sama antara LATIN, P4W dan Desa Cipeuteuy dalam merangkai beberapa kegiatan selama menjabatnya kepala desa Cipeuteuy terbaru hingga tahun 2030. Pertemuan pada Kamis, 29 Februari 2024, dilakukan di kantor Desa Cipeuteuy untuk membahas: progress penyusunan RPJM Desa; penyampaian rencana konsep dan tahapan penyusunan tata ruang desa; kebutuhan data pendukung penyusunan tata ruang desa, dan penentuan bersama batas dusun antara pemerintah desa dan P4W. Penentuan bersama batas dusun dilakukan secara parsitipatif dengan melibatkan kepala desa, perangkat pemerintah desa dan kepala dusun. Pada kegiatan tersebut, LATIN menyampaikan empat rencana jangka panjang di Desa Cipeuteuy meliputi: (1) pembuatan master plan dan action plan desa warisan budaya dan konservasi, (2) pembuatan sistem informasi digital desa Cipeuteuy, (3) pembentukan kelembagaan ekonomi desa dan (4) pembentukan jaringan kelembagaan antar desa untuk lanskap Kabandungan dalam rangka menjadikan Desa Cipeuteuy sebagai site learning model. Salah satu perbincangan utama adalah seputar sistem informasi digital desa. Keinginan terbesar dari adanya sistem informasi digital desa adalah untuk merapikan data kependudukan desa. Berbagai masukan disuarakan untuk menggambarkan alur, permasalahan perangkat, keterbukaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dari penggunaan sistem informasi digital desa nantinya. Manfaat dan kemudahan dalam sistem ini menjadi perhatian yang cukup penting, seperti pesan utama dari salah satu warga:, “jangan sampai, sistem ini ketika sudah jadi, tidak ada yang pakai.”
Siaran Pers 16 Desember 2024 •

Lomba Foto “Pohon untuk Kehidupan” Sukses Digelar oleh LATIN dan Ananta Fund

LATIN dan Ananta Fund (Yayasan KEHATI) menggelar lomba foto "Pohon untuk Kehidupan" (21 November–16 Desember 2024) memperingati Hari Pohon Sedunia, meraih 1.200 foto dari seluruh Indonesia, dengan karya penanaman mangrove oleh Muhammad Fixi Nurchayadi sebagai salah satu pemenang utama yang merefleksikan peran perempuan dalam perhutanan sosial.

Bogor, LATIN.OR.ID - Dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia 2024, Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) dan Ananta Fund dari Yayasan KEHATI sukses menyelenggarakan lomba foto bertema “Pohon untuk Kehidupan: Menjaga Alam dan Membangun Masyarakat”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pohon sebagai elemen vital dalam kehidupan, serta kaitannya dengan isu sosial dan lingkungan yang mendesak. Lomba yang berlangsung dari 21 November hingga 16 Desember 2024 ini berhasil menarik partisipasi luar biasa dengan terkumpulnya 1.200 foto dari berbagai peserta di seluruh penjuru Indonesia. Karya-karya tersebut menggambarkan hubungan harmonis manusia dengan alam, sekaligus menunjukkan peran pohon dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pengentasan isu sosial. “Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Banyak karya yang tidak hanya indah secara visual tetapi juga memiliki narasi kuat tentang kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan,” ujar Ali Setiawan, salah satu juri lomba. Setelah melalui proses seleksi ketat oleh tim juri yang terdiri dari Bea Wiharta, Thomas Oni Veriasa, dan Ali Setiawan, diumumkan tiga pemenang utama lomba serta 10 nominasi foto favorit. Satu foto yang berhasil meraih juara adalah karya Muhammad Fixi Nurchayadi. Foto tersebut menampilkan momen inspiratif seorang ibu paruh baya yang sedang menanam mangrove di tengah air setinggi perutnya. Potret ini bukan hanya menangkap perjuangan seorang perempuan, tetapi juga merefleksikan kekuatan masyarakat akar rumput dalam menjaga lingkungan. Fixi menjelaskan bahwa foto ini diambil di kawasan pesisir yang terancam abrasi. Ibu-ibu di daerah tersebut bahu-membahu menanam mangrove sebagai benteng alami untuk melindungi kampung mereka dari kerusakan ekosistem. Aktivitas ini menjadi simbol peran perempuan dalam pelestarian alam yang sering kali kurang mendapatkan sorotan. Gambar ini sangat relevan dengan misi LATIN yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan, khususnya melalui pendekatan community forestry atau perhutanan sosial. Dalam konteks ini, upaya penanaman mangrove oleh masyarakat pesisir menunjukkan bagaimana kemandirian komunitas dapat menjadi solusi nyata menghadapi ancaman perubahan iklim dan bencana lingkungan. Di sisi lain, karya ini juga sejalan dengan tujuan Ananta Fund yang berupaya memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mendorong pemberdayaan komunitas, termasuk perempuan, dalam mengatasi isu lingkungan dan sosial. Peran perempuan yang tergambar dalam foto Fixi mencerminkan pentingnya kesetaraan gender dalam pelestarian alam, salah satu isu utama yang menjadi fokus Ananta Fund. Penanaman mangrove yang ditampilkan dalam foto ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat, sepertiperlindungan dari abrasi, peningkatan keanekaragaman hayati, dan penyediaan sumber penghidupan baru. Melalui narasi ini, karya Fixi menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil seperti menanam pohon mangrove dapat membawa perubahan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Sebagai salah satu pemenang, foto Fixi menjadi representasi sempurna dari tema lomba, “Pohon untuk Kehidupan: Menjaga Alam dan Membangun Masyarakat”. Ia berhasil menunjukkan bahwa pelestarian alam adalah kerja kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama perempuan yang sering menjadi garda terdepan dalam melindungi bumi untuk generasi mendatang. “Melalui karya-karya luar biasa ini, kami berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya pohon dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari kehidupan yang berkelanjutan,” ujar Bea Wiharta. Lomba ini dirancang untuk memotivasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, melalui karya visual, peserta diajak untuk mengangkat isu-isu seperti perubahan iklim, ruang gerak masyarakat sipil, dan keadilan sosial. “Fotografi adalah medium yang kuat untuk menyampaikan pesan. Kami berharap karya-karya ini bisa menginspirasi tindakan nyata dalam menjaga alam dan membangun masyarakat yang lebih inklusif,” ungkap Thomas Oni Veriasa. Dengan dukungan dari media partner seperti Yayasan KEHATI, Mongabay Indonesia, TelusuRI, Pewarta Foto Indonesia, Yayasan Fotografi Indonesia, INFIS, Mata Waktu dan Geonusantara, lomba ini mendapatkan perhatian luas dari publik. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sebagai bagian dari kampanye jangka panjang dalam mendukung perhutanan sosial dan pelestarian lingkungan.
Siaran Pers 17 Oktober 2024 • Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

Aksi Nyata Menyelamatkan Sumber Mata Air di Kawasan Lansekap Dieng untuk Masa Depan

Kongres Mata Air ke-IX (17 Oktober 2024) di Desa Igirmranak, Kejajar, Wonosobo, menghimpun pemerintah, akademisi, NGO (LATIN, ARUPA), dan masyarakat lansekap Dieng untuk merumuskan strategi penyelamatan mata air, dengan capaian pemulihan 535 hektar DAS Bodri melalui pendekatan Sosial Forestri multipihak.

Wonosobo, 17 Oktober 2024 – Kongres Mata Air ke-IX yang diselenggarakan di Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, telah sukses dilaksanakan dengan tema besar “Penyelamatan Mata Air untuk Keberlanjutan Lingkungan.” Kongres ini menjadi ajang penting untuk menggalang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, NGO, dan masyarakat dari seluruh lansekap Dieng dalam upaya menyelamatkan sumber daya air yang semakin terancam di Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Hery Budiarto menyatakan bahwa GEF SGP mengambil peran dalam pendanaan program di 4 bentang alam, salah satunya di lansekap DAS Bodri, Jawa Tengah dengan melibatkan 15 total mitra yang sedang menjalankan programnya sejak 2022 mulai dari hulu hingga ke hilir. “Kami berharap adanya Kongres Mata Air IX ini dapat menjadi upaya untuk melestarikan salah satu sumber kehidupan kita yaitu air dengan melibatkan multi stakeholder dalam pelaksanaannya,” tutup Hery. Drs, H. Kholiq Arief, mantan Bupati Wonosobo tahun 2005-2015 yang juga salah satu penggagas Institut Pemulihan Dieng dalam Keynote speech-nya menekankan pentingnya kejelasan kebijakan, keberlanjutan teknologi, ekonomi, dan budaya sebagai kunci masa depan lingkungan. Dalam hal ini peran desa menjadi penting untuk lebih kreatif dalam menghimpun sumber daya para pihak untuk memastikan keberlanjutan teknologi dan ekonomi dalam gerakan penyelamatan lingkungan dan sumber mata air jadi lebih baik. “Dieng adalah menara air bagi banyak wilayah di Jawa Tengah. Jika kita tidak segera bertindak, kita akan kehilangan sumber kehidupan yang sangat vital”, imbuhnya. Krisis Mata Air di Jawa Tengah dan Upaya Penyelamatan Kawasan Dieng yang dikenal sebagai “Menara Air” mengalami penurunan debit air yang signifikan akibat eksploitasi yang berlebihan, alih fungsi lahan, serta dampak perubahan iklim. Penggunaan air yang tidak terkendali untuk pertanian, industri, dan kebutuhan domestik semakin memperparah kondisi ini. Dalam kongres tersebut, isu-isu ini diangkat sebagai masalah utama yang harus segera ditangani melalui kebijakan, penelitian ilmiah, dan partisipasi aktif masyarakat. Shohib dari BKSDA Jawa Tengah menegaskan pentingnya regulasi yang ketat dalam perlindungan sumber daya air. "Pemerintah telah memiliki kerangka kebijakan yang jelas, namun implementasinya membutuhkan sinergi dari semua pihak, terutama masyarakat lokal yang menjadi penjaga utama mata air ini," ujar perwakilan KLHK tersebut dalam sesi pleno. Peran Akademisi dan Penelitian Ilmiah Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) turut memberikan pandangan mengenai pentingnya pendekatan berbasis ekosistem untuk memulihkan mata air. “Riset kami menunjukkan bahwa degradasi lingkungan di kawasan hulu harus segera dihentikan. Solusi yang didasarkan pada sains dan pendekatan berbasis ekosistem adalah kunci untuk memulihkan kondisi mata air di Dieng,” ujar Agus Hendratno, S.T.,M.T dari UGM dalam ceramahnya. Kongres ini juga menyoroti pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui lokakarya dan diskusi kelompok, masyarakat lokal diajak untuk lebih memahami peran mereka dalam menjaga sumber daya air. Kepala Desa Igirmranak, Joko Trisadono, sebagai tuan rumah Kongres Mata Air IX mengungkapkan, “Kami menyadari betapa pentingnya menjaga mata air untuk masa depan anak cucu kami. Kami siap bergandeng tangan dengan semua pihak untuk melestarikannya.” Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat Partisipasi aktif dari NGO lingkungan, seperti LATIN dan ARUPA, menjadi contoh nyata bagaimana keterlibatan masyarakat dapat memperkuat upaya pelestarian mata air. “ARUPA telah mendampingi 15 mitra untuk perbaikan pengelolaan DAS di 17 Desa. Tercatat hingga Oktober 2024, sebanyak 535 hektar wilayah DAS Bodri yang telah dipulihkan melalui program yang didukung oleh GEF SGP”, ungkap Rosikhul Ilmi, Program Manager ARUPA dalam paparannya. Perbaikan sistem tata kelola terutama yang fokus kepada pendekatan kolaboratif multipihak untuk melindungi sumber daya air dan rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi menjadi solusi yang ditawarkan Sastiviani Cantika selaku Deputi Direktur LATIN dalam paparannya mengenai pentingnya pendekatan multipihak dan sosial forestri dalam perbaikan DAS dan perlindungan mata air. “Krisis multidimensional yang terjadi di kawasan DAS harus diselesaikan melalui model pendekatan multistakeholder dengan mempertimbangkan peran yang setara oleh semua pihak. Tantangan dalam implementasi model ini adalah konflik kepentingan dan memastikan keberlanjutan gerakan.” Sastiviani menambahkan, Sosial Forestri memainkan peranan penting dalam konservasi hutan dan pengembangan masyarakat dengan pelibatan masyarakat dalam mengelola Kawasan hutan yang berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan DAS. Proses pengembangan multipihak diawali dengan riset aksi, pelibatan stakeholder, perencanaan aksi bersama, dan monitoring evaluasi. “Kami telah melihat bagaimana hutan sosial yang dikelola masyarakat mampu berkontribusi besar dalam melindungi sumber air. LATIN melakukan inisiatif filantropi Jaga Hutan di Desa Bale Kambang, Kabupaten Pemalang, sebagai model kolaborasi multipihak dalam penyelamatan mata air melalui penguatan pengelolaan Sosial Forestri yang memastikan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan visi Sosial Forestri di tahun 2045,” ungkap Sastiviani Cantika. Selain itu, dalam diskusi panel, para peserta kongres akademisi juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem air melalui pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal. Kongres ini menggarisbawahi bahwa konservasi yang berbasis pada budaya dan tradisi masyarakat lokal terbukti efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya air. Hasil dan Rekomendasi Kongres Kongres Mata Air ke-IX berhasil menyusun sejumlah rekomendasi strategis untuk penyelamatan mata air di Jawa Tengah. Dokumen rekomendasi ini akan diajukan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih kuat dan implementatif. Rekomendasi yang dihasilkan dalam kongres ini mencangkup pemutakhiran dan digitalisasi data mata air, penguatan kerjasama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, serta pengukuran indeks kesehatan mata air untuk prioritas konservasi. Program edukasi lingkungan diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran baik di sekolah maupun pendidikan informal, dengan fokus pada penghijauan daerah mata air. Advokasi kebijakan diusulkan untuk memperkuat perlindungan mata air, kerjasama dengan sektor swasta maupun NGO dalam mendukung alternatif pendanaan. Pengembangan wisata edukasi yang ramah lingkungan dengan mendorong ekonomi lokal turut direkomendasikan. Untuk melaksanakan rekomendasi ini, dibentuk kelompok kerja implementasi yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini menjadi salah satu hasil konkret dari kongres ini melalui komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, NGO, dan masyarakat kawasan lansekap Dieng untuk melanjutkan upaya pemulihan mata air di kawasan Dieng. “Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Tindakan nyata harus segera diambil, dan itu dimulai dari sini, dari kongres ini,” tegas Tafrihan selaku ketua panitia dalam pidato penutupnya. Kongres Mata Air ke-IX bukan hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga langkah nyata menuju penyelamatan sumber daya air di Jawa Tengah. Dengan hadirnya berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga masyarakat kawasan lansekap Dieng, harapan besar muncul bahwa mata air yang menjadi sumber kehidupan ini akan tetap lestari untuk generasi mendatang.
Siaran Pers 11 Juli 2024 •

Lanskap Kehutanan Sosial di Indonesia

Konsep Sosial Forestri di Indonesia bergeser sejak Permen LHK No. 83/2016 yang berfokus pada akses legal hutan negara dan hutan adat, namun perkembangan regulasi lanjutan (PP No. 23/2021 dan Permen LHK No. 9/2021) mulai mengakomodasi hutan hak/hutan rakyat—yang di Pulau Jawa mencapai 3 juta ha dan lebih produktif dari Perum Perhutani—sebagai bagian penting tata kelola hutan nasional.

Konsep awal Sosial Forestri atau kehutanan sosial sebenarnya adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diizinkan. Sosial Forestri memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumberdaya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan tujuan produksi yang lestari (LATIN 2021). Namun demikian, konsep ini mengalami pergeseran sejak diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 83 Tahun 2016. Pemerintah berfokus memberikan hak dan akses legal kepada masyarakat lokal dalam mengelola hutan di kawasan hutan “negara” dan hutan adat (Walaupun hutan adat satu-satunya skema Perhutanan Sosial yang memberikan hak kepemilikan dalam pengelolaan hutan, namun proses penetapan dan pengakuan penuhnya berjalan lambat (Bong et al. 2019)). Agenda nasional menargetkan Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare dan gerakan ini lebih mengejar pencapaian luas wilayah yang ditargetkan daripada kualitas pengelolaan pasca izin. Kecepatan pendistribusian izin belum diimbangi dengan perhatian yang sama dalam mendukung implementasinya (Resosudarmo et al. 2019). Transformasi tata kelola hutan Indonesia perlu dilakukan agar dapat mencapai pengelolaan hutan yang inklusif melalui kehutanan sosial. Upaya ini setidaknya sudah dilakukan seperti yang dijelaskan pada Permen LHK Nomor P.41 Tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011–2030. Beberapa aspek penting terkait hutan hak/milik menjadi arahan transformasi pada RKTN tersebut, diantaranya adalah objek regulasi dan pengelolaan yang awalnya di hutan negara harus diperluas cakupannya menjadi hutan negara, juga hutan hak yang dimiliki dan dikelola oleh individu, komunitas, dan masyarakat adat. Aktor utama dalam pengelolaan hutan harus diubah dari dominasi pemerintah pusat dan korporasi besar menjadi lebih beragam dalam berbagai tipe pengelolaan hutan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat lokal, masyarakat adat, individu, dan sektor swasta (Rustiadi dan Veriasa 2022). Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, areal hutan yang berada di lahan milik diakui statusnya sebagai hutan hak (Pasal 15, Ayat 1 dalam PP tersebut menyatakan hutan berdasarkan statusnya terdiri atas (a) hutan negara, (b) hutan adat, dan (c) hutan hak. Hutan hak adalah area milik perseorangan atau kelompok yang ditujukan untuk pengusahaan hutan.) Akan tetapi, kebijakan ini tidak menjelaskan bagaimana tata cara penyelenggaraan hutan hak dan relasinya pada agenda kehutanan nasional termasuk agenda Perhutanan Sosial. Barulah pada Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 (Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial), hutan hak yang umumnya berbentuk hutan rakyat diperjelas sebagai salah satu pengisi lanskap hutan yang penting. Sebagai tumpuan untuk mendukung kecukupan tutupan hutan di wilayah provinsi, hutan rakyat akan diidentifikasi, diinventarisasi, dan diregistrasi. Selain itu, kelompok hutan rakyat juga diakomodir sebagai salah satu Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), dan pemilik hutan rakyat yang terdaftar dapat memperoleh bantuan sarana produksi dan pendampingan. Hutan rakyat di Pulau Jawa luasnya mencapai sekitar 3 juta hektare merupakan penyedia jasa air penting dan lebih produktif dari Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau biasa disingkat menjadi Perum Perhutani (Hutan rakyat menghasilkan kayu bulat lebih dari 20 juta m3 per tahun, sementara Perhutani menghasilkan kayu bulat kurang dari 700 ribu m3 per tahun. Sumber: https://www.neraca.co.id/article/166171/khdpk-inovasi-bernas-harus-dilihat-secara-holistik-ekosistem-pulau-jawa-guru-besar-ugm-prof-san-afri-awang). Dengan kebijakan PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, maka hutan rakyat akan menjadi bagian pengelolaan Hutan Jawa dan berkontribusi menambah sampai 45% kecukupan tutupan hutan (Luas Pulau Jawa sekitar 13 juta hektare, luas hutan negara sekitar 3,4 juta hektare dan hutan rakyat sekitar 3 juta hektare. Kontribusi tutupan hutan Pulau Jawa dari hutan negara dan hutan rakyat sekitar 6,4 juta hektare atau 45% dari luas Pulau Jawa). Yang perlu diingat adalah hutan rakyat dan bentuk hutan hak lainnya merupakan kehutanan sosial dan pengisi lanskap hutan penting, sudah seharusnya menjadi bagian tata kelola hutan Indonesia.
Siaran Pers 6 Juni 2024 • Bogor, Jawa Barat

Mengulik Ketahanan Pangan Lokal dan Aksi Penyelamatan Kawasan Hutan melalui Pembelajaran Eksperiensial Sosial Forestri

LATIN dan Singapore University of Social Sciences (SUSS) mengadakan pembelajaran eksperiensial "Sosial Forestri untuk Ketahanan Pangan" bagi 25 mahasiswa (7-8 Juni 2024) di Kopi Patani, Desa Barengkok, Leuwiliang dan Kampung Cibulao, Tugu Utara, Cisarua, sebagai bagian dari Akademi Sosial Forestri LATIN.

BOGOR, LATIN.OR.ID - Ada banyak model pembelajaran kreatif yang dilakukan berbagai individu maupun instansi dalam mentransfer pengetahuan. Pembelajaran eksperiensial merupakan salah satu model yang digunakan Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) untuk meningkatkan kepedulian lingkungan melalui pengetahuan tata kelola hutan berbasis masyarakat atau Sosial Forestri. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 2024, LATIN kembali berkolaborasi dengan Singapore University of Social Sciences (SUSS) mengembangkan pembelajaran eksperiensial kepada 25 mahasiswa dari berbagai latar studi. Kegiatan ini mengangkat isu “Sosial Forestri untuk Ketahanan Pangan” di dua lokasi berbeda, yaitu Kopi Patani, Desa Barengkok, Leuwiliang, Bogor dan Kampung Cibulao, Tugu Utara, Cisarua, Bogor. “Sosial Forestri dan ketahanan pangan saling berhubungan dalam beberapa hal penting. Sosial Forestri sebagai skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan dengan memastikan ketersediaan pangan, diversifikasi mata pencaharian, dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan.” Ungkap Sastiviani Cantika, Deputi Direktur LATIN. Skema Sosial Forestri di Indonesia bertujuan untuk mengalokasikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal, meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola dan mengambil manfaat dari sumber daya hutan secara berkelanjutan. Hal ini telah menyebabkan peningkatan mata pencaharian dan ketahanan pangan di banyak daerah perdesaan. Seperti yang terjadi pada masyarakat lokal di Kopi Patani, Desa Barengkok dan Kampung Cibulao. Pembelajaran Eksperiensial di Desa Barengkok Kopi Patani secara mandiri mengelola perkebunan kopi Robusta seluas 4,5 hektar yang kemudian diolah secara organik tanpa menggunakan pupuk kimia. Proses pasca panen kopi dilakukan secara alami dan tradisional untuk melestarikan budaya pengelolaan kopi di Indonesia. Kopi Patani menerapkan sistem pertanian Agroforestri di tanah milik pribadi dan dikelola oleh kelompok tani yang merupakan masyarakat lokal sekitar kawasan. Sebanyak 25 orang mahasiswa SUSS merasakan langsung pengalaman dalam pengolahan komoditas kopi mulai dari penanaman, penanganan pasca panan secara tradisional hingga penyeduhan. “Proses paska panen kopi dilakukan secara alami dan tradisional untuk melestarikan budaya pengelolaan kopi di Indonesia. Kopi Patani hadir sebagai anti-mainstream dengan mengusung penyeduhan tradisional, meneruskan dan merekonstruksi budaya dari karya nenek moyang kita. Kopi Patani juga memiliki kekayaan teknik penyeduhan dari Sabang hingga Merauke.” Tutur Arifin, pemilik Patani Kopi. Pada proses produksinya, Kopi Patani menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Seperti membuat sedotan dari batang Pakis hutan, coffee drip dari bambu, mesin sangrai dari gerabah, serta masih banyak barang lainnya yang dibuat dari bahan alami. Tak hanya membuat kerajinan, Patani Coffee juga memberikan edukasi mengenai setiap kerajinan yang dibuat. Transfer ilmu dan nilai inilah yang sangat penting, bagaimana memaknainya, bagaimana nilai dan cerita sejarah juga dikaitkan dengan isu lingkungan yang berkembang hingga saat ini. Selain belajar tentang kopi dari hulu ke hilir, mahasiswa belajar tentang proses pembuatan telur bebek asin, peternakan kelinci dan kambing. Pengetahuan ini diberikan agar mahasiswa mengenal diversifikasi dan strategi mata pencaharian masyarakat lokal setempat. Pembelajaran Eksperiensial di Kampung Cibulao Kampung Cibulao mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Di desa tersebut terdapat sebuah telaga bernama Telaga Saat yang sejatinya berupa danau yang terbentuk secara alami dengan luas kurang lebih 1,5 hektar. Keberadaan telaga ini sangat penting sebagai kawasan penyangga Cagar Biosfer Cibodas danhulu (titik 0 km) dari sungai ciliwung yang membentang hingga wilayah Jakarta. “Keberadaan Telaga Saat menjadi sistem penyangga yang perlu dilestarikan karena merupakan faktor kunci dalam stabilitas lingkungan, termasuk bencana banjir di Jakarta. Kampung Cibulao berbatasan langsung dengan hutan produksi, hutan lindung, dan cagar alam di kawasan puncak, yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Strategis Nasional sehingga fungsi kawasan lindung dan daerah tangakapan air perlu dilestarikan.” Ungkap Sastiviani Cantika. Di Kampung ini, mahasiswa belajar mengenai keterlibatan masyarakat sekitar hutan lindung dalam mengelola kawasan hutan baik dari segi konservasi maupun sebagai sumber mata pencaharian. Masyarakat Kampung Cibulao sudah terbiasa memanfaatkan tegakan hutan sebagai sumber kebutuhan sehari-hari. Masyarakat mengelola hutan melalui skema Sosial Forestri dengan mengembangkan kopi agroforestri untuk usaha konservasi dan ekowisata. Sastiviani menjelaskan: “Sosial Forestri memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan diversifikasi mata pencaharian, mendorong praktik pertanian berkelanjutan, menyediakan keragaman nutrisi, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap guncangan lingkungan dan ekonomi. Implementasi program Sosial Forestri yang efektif, didukung oleh kepastian kepemilikan lahan, peningkatan kapasitas, dan akses pasar, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan masyarakat.” … Dalam rangka memperluas dampak dan menghimpun pengetahuan kolektif masyarakat sebagai berkontribusi dalam mendukung tata kelola hutan berkelanjutan, LATIN membuka koneksi luas dalam ranah nasional maupun internasional sebagai langkah dalam membangun Akademi Sosial Forestri di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Firman Dwi Yulianto selaku koordinator Akademi Sosial Forestri, “Saya rasa pembelajaran eksperiensial yang merupakan salah satu dari program SESORE Academia Movement LATIN, merupakan langkah strategis untuk terus membawa pesan yang sangat penting Sosial Forestri ke dalam dunia pendidikan. Sosial Forestri 2045 di masa depan membutuhkan sangat banyak pemuda untuk mengambil alih komando dan mengembangkan Sosial Forestri menjadi isu strategis nasional.” Ungkap Firman Dwi Yulianto, Koordinator Learning Hub LATIN. Program kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem jalur pembelajaran yang diadopsi generasi muda secara berkelanjutan dan menjadi sebuah peluang di mana pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai serta pengalaman diperoleh dan diciptakan bersama masyarakat. Di masa mendatang, generasi muda dipersiapkan dapat merangkul ketidakstabilan dan menyebarkan nilai-nilai positif dalam permasalahan yang kompleks sehingga dapat berkontribusi pada perbaikan dan keberlanjutan.
Siaran Pers 3 Juni 2024 • Jakarta

Menghubungkan Generasi Muda dengan Hutan melalui Pengembangan Early Learning Model dan Social Forestry Experiential Learning

LATIN berkolaborasi dengan JUMP! Foundation mengembangkan model Experiential Learning Sosial Forestri bagi generasi muda, diujicobakan pada sekitar 200 peserta didik sekolah internasional di Jakarta melalui lima modul pembelajaran seperti Forest Bathing, Bamboo Crafting, dan Herpetofauna.

BOGOR, LATIN.OR.ID - Generasi muda memegang peranan besar dalam menentukan masa depan keberlanjutan lingkungan, termasuk dalam menjamin kelestarian hutan bagi alam dan masyarakat setempat melalui skema Sosial Forestri. Dalam hal ini, sudah seharusnya generasi muda mengenal dan memperdalam pengetahuan mereka mengenai krisis lingkungan, pendekatan gender, pengorganisasian kelompok serta kemampuan advokasi dan berkampanye agar mampu mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan khususnya wilayah hutan bagi masa mendatang. Hal tersebut mendorong Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) menginisiasi model pembelajaran Sosial Forestri yang diperuntukan pada anak usia sekolah dasar dan menengah melalui Experiential Learning bersama JUMP! Foundation. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, bimbingan, dan sumber daya bagi generasi muda dalam mengkatalisis gerakan lingkungan di tempat tinggal mereka. “Pengembangan Early Learning Model dengan Experiential Learning ini merupakan bentuk pengintegrasian isu Sosial Forestri kedalam materi pembelajaran melalui eksplorasi mandiri, kegiatan terstruktur, dan hands-on learning yang memungkinkan peserta didik mengembangkan berbagai keterampilan dan pengetahuan terkait lingkungan khususnya ekosistem Hutan dan Isu Sosial Forestri. Pengembangan model pembelajaran ini sekaligus menjadi ruang belajar dan ekperimentasi untuk LATIN dalam mainstreaming isu Sosial Forestri kepada audiens dengan usia lebih muda.” - ini quote ku ya Ica Kemitraan antara LATIN dan Jump! Foundation dalam pengembangan model ini melahirkan pendekatan terbaik melalui pembelajaran berdasarkan pengalaman. Konsep ini diujicobakan kepada peserta didik salah satu sekolah Internasional Jakarta dengan pengembangan prototype Sosial Forestri di LATIN. Jump! Foundation menjadi mitra strategis dalam pengembangan model ini dengan pengalaman pendekatan sustainability yang selalu diusung, jejaring organisasi dan fasilitator di seluruh dunia dalam program pembelajaran di luar sekolah untuk menciptakan pemimpin dan generasi muda yang resilien sebagai aktor perubahan. “Dalam rangka memperluas dampak dan menghimpun pengetahuan masyarakat terkait tata kelola hutan berkelanjutan, LATIN membuka kolaborasi luas untuk membangun akademi Sosial forestri di Indonesia dengan menyasar generasi muda.” tutur Firman Dwi Yulianto, Koordinator Learning Hub LATIN. Program kolaboratif yang diimplementasikan dalam kegiatan ini telah dianalisis berdasarkan keterjangkauan peserta didik sekolah Internasional dengan lingkungan sekitarnya. Setidaknya terdapat lima pengetahuan dasar yang disediakan diantaranya: Pembelajaran mengenai ekosistem hutan melalui Forest Bathing; Pengenalan, pemanfaatan, dan pengolahan sumber daya hutan melalui Bamboo Crafting; Pengenalan etnomedicine dan minuman dari Hutan melalui Organic Herbs, Spices Tea - Tisane Brewing yang dikemas dalam tema Witchcraft & Poison Class ; Mengenali keanekaragaman hayati hutan dan indikator lingkungan melalui Kelas Herpetofauna danEcosystem Learning, dan Social Forestry Prototype learning yang dilakukan melalui kegiatan cultivation dan etnomedicine learning. Sebanyak kurang lebih 200 peserta didik sekolah Internasional yang mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusiasme yang tinggi. Program kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem jalur pembelajaran yang dapat dengan mudah diadopsi generasi muda secara berkelanjutan dan menjadi sebuah peluang dimana pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai serta pengalaman diperoleh dan diciptakan bersama masyarakat. Di masa mendatang, generasi muda dipersiapkan dapat merangkul ketidakstabilan dan menyebarkan nilai-nilai positif dalam permasalahan yang kompleks sehingga dapat berkontribusi pada perbaikan dan keberlanjutan.
Siaran Pers 30 April 2024 • Bogor, Jawa Barat

Merancang Business Plan BUMP Cipeuteuy untuk kemajuan usaha petani

Pemerintah Desa Cipeuteuy dan pengurus BUMP Cipeuteuy melakukan kunjungan dua hari (29-30 April 2024) ke Bogor, meliputi studi praktik pertanian di ATP IPB dan pelatihan penyusunan business plan di P4W IPB yang menghasilkan analisis produk unggulan berupa hortikultura, wisata, pupuk organik, dan ternak domba.

BOGOR, LATIN.OR.ID – Pemerintah Desa Cipeuteuy beserta pengurus BUMP Cipeuteuy melakukan kunjungan ke Bogor selama 2 hari, pada 29 April - 30 April 2024. Antusiasme pengurus terlihat dari proses kunjungan yang berjalan dengan padat tetapi penuh semangat. Hari pertama merupakan kunjungan ke Agribusiness and Technology Park IPB (ATP IPB), kegiatan diisi dengan melihat berbagai praktik pertanian yang dapat menjadi ide rencana pengelolaan usaha BUMP Cipeuteuy. Kegiatan kunjungan ke ATP dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan penyusunan business plan yang dimulai pada hari yang sama, diawali Hari kedua, pada 30 April 2024, kegiatan pelatihan dilakukan di aula Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah IPB (P4W IPB). Kegiatan difasilitasi oleh Sastiviani Cantika, selaku Deputi Direktur LATIN. Kegiatan dibuka dengan perkenalan oleh Dr. Baba Barus, M.Sc selaku Kepala P4W IPB dan sambutan oleh Kepala Desa Cipeuteuy, Purnama Wijaya. Kepala Desa Cipeuteuy membagikan bahwa “tujuan pertama kedatangan Pemerintah Desa Cipeuteuy dan BUMP Cipeuteuy adalah untuk silaturahmi, yang kedua ingin membahas BUMP yang baru di bangun. Berangkat dari permasalahan dan potensi di Desa Cipeuteuy. Kita mayoritas petani dan pekebun, yang di wiraswasta cuma sekian persen, buruh harian lepas masih banyak. Desa ingin mengembangkan tiga hal penting, (1) penguasaan teknologi, (2) back to nature, dan (3) back to culture” Pelatihan pada hari kedua difokuskan pada perkenalan mengenai analisis produk unggulan, analisis pesaing hingga pembuatan business model canvas. Pelatihan berjalan dengan pembagian kelompok berjumlah empat kelompok. Hasil dari analisis produk unggulan BUMP Cipeuteuy meliputi hortikultura (cabai, terong dan timun), wisata, pupuk organik dan ternak (domba).
Siaran Pers 29 April 2004 • Bogor, Jawa Barat

Bersama Mewujudkan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Cipeuteuy

Perwakilan BUMP dan pemerintah Desa Cipeuteuy, Sukabumi, mengunjungi Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University untuk memperoleh pengetahuan teknis pertanian ramah lingkungan, nilai tambah komoditas, dan akses jaringan pasar produk organik.

BOGOR, LATIN.OR.ID - Pagi yang terik menyambut kedatangan perwakilan dari Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Cipeuteuy serta pemerintah desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi di Agribusiness and Technology Park IPB. Tujuan dari diadakannya kunjungan BUMP dan pemerintah desa Cipeuteuy ke ATP ialah (1) mendapatkan pengetahuan teknis tentang pengembangan pertanian ramah lingkungan dan di sekitar kawasan hutan, (2) mendapatkan pengetahuan alternatif peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, peternakan dan perikanan, serta (3) mendapatkan pengetahuan jaringan pasar dalam pengembangan komoditas organik. Menurut Kepala Desa Cipeuteuy, Purnama Wijaya, BUMP dibentuk melalui asas gotong royong, dari musyawarah hingga mencapai mufakat. BUMP dipilih dengan harapan petani dapat menjadi mandiri, tidak tergantung pada pemerintahan desa yang mana secara politik, dapat berubah. M. Iqbal Irfany, selaku Direktur Kewirausahaan Sosial, Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim, menyampaikan bahwa “IPB University punya inovasi dan ingin menerapkan masyarakat berbasis sociopreneurship, kami menganggap bahwa BUMP sebagai inovasi sosial dari desa”. Anggota BUMP yang turut hadir menjadi semakin bersemangat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya peluang yang dapat diambil. Peluang tersebut meliputi berbagai jenis komoditas sayuran yang dapat dibudidaya oleh BUMP dan dipasarkan oleh ATP.
Siaran Pers 15 September 2026 •

INFOGRAFIK: Capaian Perhutanan Sosial hingga Desember 2023

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Desember 2023, program Perhutanan Sosial baru mencapai luasan 6,3 juta hek...

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Desember 2023, program Perhutanan Sosial baru mencapai luasan 6,3 juta hektar dari target yang tercantum dalam Perpres sampai dengan tahun 2030 seluas 12,7 juta hektar. Program Perhutanan Sosial terus dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan keadilan akses kelola hutan bagi warga negara Indonesia. Sebagaimana fakta yang banyak ditemukan dilapangan, selama ini masih terjadi kesenjangan akses kelola hutan antara masyarakat dengan pihak swasta maupun badan usaha milik negara.
Siaran Pers • Gorontalo

Pengelolaan Pengetahuan untuk Menjaga Rumah Terbaik Satwa Endemik Sulawesi di Suaka Margasatwa (SM) Nantu

LATIN memfasilitasi coaching pengisian database bentang alam bagi tujuh mitra proyek GEF SGP Fase 7 di Suaka Margasatwa Nantu dan Tahura B.J. Habibie, Gorontalo, guna memperkuat kapasitas pengelolaan pengetahuan dan validitas data mitra.

LATIN.OR.ID. “Sebagai host, PKEPKL akan mendukung para mitra dalam melaksanakan proyek ini terselenggara dengan baik. Salah satunya adalah menghimpun database bentang alam bersama para mitra. Kami sangat terbantu dengan datangnya LATIN yang turun langsung ke daerah untuk melakukan pelatihan dan coaching pengisian data ke dalam platform,” ungkap Dr Abubakar Sidik Katili, mewakili PKEPKL sebagai host bentang alam SM. Nantu dan Tahura B.J. Habibie. Ia menjelaskan bahwa proses pengelolaan pengetahuan penting dan strategis untuk dilakukan. Saat ini SM. Nantu menjadi rumah terbaik untuk satwa endemik Sulawesi. Praktik dan inisiatif untuk melestarikan lingkungan serta upaya kolektif masyarakat perlu terdokumentasikan dengan baik. Harapannya kegiatan yang dilakukan LATIN dapat memperkuat kapasitas dan mitra dalam melaksanakan proyek dari GEF SGP Fase 7. Coaching pengisian data diselenggarakan bersama mitra daerah bentang alam SM. Nantu dan Tahura B.J. Habibie di Ruang Meeting Rose Mary, Kota Orontalo. Para mitra yang hadir sebagai peserta adalah kelompok masyarakat Marsudi Lestantun, Pusat Studi Biosfer (PSB – UNG), Woman Institute Research and Empowerment Gorontalo (WIRE-G), Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gorontalo (LP3M – UG), Institute for Humanities and Development Studies (INHIDES), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo, dan Pusat Studi Energi Sumber Daya Mineral dan Geopark (PS ESDM Geopark UNG). Setiap mitra diwakilkan oleh dua orang yang terdiri dari pimpinan proyek dan penanggung jawab untuk pengisian data pada platform. Kegiatan difasilitasi langsung oleh Sastiviani Cantika, selaku Deputi Direktur LATIN dengan. mengidentifikasi kendala dalam proses pengelolaan pengetahuan, kemudian memfasilitasi upaya untuk menemukan solusi dan tindakan strategis dalam menyusun database proyek GEF SGP Fase 7. Salah satu yang menjadi fokus adalah memberikan pemahaman mengenai cara pengukuran masing-masing indikator capaian dan menyepakati indikator capaian kegiatan masing-masing mitra. LATIN juga memastikan bahwa data yang diinput dan dikelola memiliki validitas tinggi untuk kemudian digunakan sebagai bahan memperkuat ketahanan sosio-ekologi di SM Nantu dan Tahura BJ. Habibie.
Siaran Pers 15 September 2026 •

INFOGRAFIK: Transformasi Kebijakan Hutan Jawa

Sosiologi politik yang terjadi pada kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) telah mempengaru...

Sosiologi politik yang terjadi pada kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) telah mempengaruhi transformasi pengelolaan hutan di Pulau Jawa. Pengelolaan oleh Perum Perhutani ini pada awalnya diterapkan sebagai warisan Jawatan Kehutanan di bawah kekuasaan Hindia Belanda untuk pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa sejak tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 1972. Dalam kumparan waktu hingga tahun 2023, banyak perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap pola pengelolaan Perum Perhutani. Perubahan ini mempengaruhi akses masyarakat dalam mengelola sumber daya di kawasan hutan. Mengutip LATIN, akses masyarakat dalam pengelolaan hutan telah diakomodir di kawasan hutan Perum Perhutani sejak tahun 1972, sebelum Kongres Kehutanan Dunia (KKD) kedelapan di Jakarta dengan tema Forest for People pada tahun 1978. Setelah KKD tersebut, Perum Perhutani juga menggelar program PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan) pada tahun 1984 (Peluso, 1992), program MA-LU (Mantri-Lurah) dan Perhutanan Sosial pada tahun 1986 yang dilanjutkan dengan skema Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM) sejak tahun 2000 (Bratamihardja et al., 2005; Suryanto et al., 2013). Transformasi kebijakan tata kelola hutan di Pulau Jawa ini sampai pada Program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang gagasannya dirintis sejak tahun 2021. Proses realisasi areal Perhutanan Sosial pada KHDPK seluas 922,769 Hektar akan dilakukan transformasi bagi yang telah memiliki persetujuan IPHPS dan Kulin KK menjadi skema Perhutanan Sosial dan proses fasilitasi bagi yang belum memiliki persetujuan. Program ini dirancang untuk optimalisasi pengelolaan kawasan hutan termasuk efektifitas dan efisiensi kelola Perhutani; pengurangan lahan kritis di kawasan hutan; peningkatan daya dukung dan daya tampung; pengurangan konflik kawasan hutan; dan peningkatan akses kelola masyarakat untuk ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat perhutanan sosial.
Siaran Pers • Bogor, Jawa Barat

Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Hadis

Fahmi Syaifuddin, pengajar Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar, dalam serial DIKSI memaparkan konsep Agama Hijau (Green Deen) berupa 6 prinsip Islam untuk pelestarian lingkungan, sekaligus menyoroti peluang bonus demografi dan mayoritas penduduk Muslim Indonesia sebagai modal eco-lifestyle generasi muda.

BOGOR, LATIN.OR.ID - Menyelamatkan dan menjaga alam adalah bagian dari usaha manusia untuk menjaga kelanggengan hidupnya dan menjaga alam secara turun menurun diterapkan sebagai bagian dari hidup dan keyakinan spiritual hakiki manusia. Salah satu tuntunan hidup keselarasan manusia dengan alam disampaikan dalam agama Islam melalui Al-Quran dan Hadist. “Jika kiamat datang dan di tangan kalian terdapat bibit tanaman, siapa di antara kalian yang sempat untuk menanamnya, maka tanamlah.” (HR. Ahmad, dari Anas bin Malik, dishahihkan Al-Albani). Fahmi Syaifuddin, Pengajar Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar dalam serial DIKSI (Diskusi Asik Sosial Forestri) menjelaskan hadis ini menyampaikan pesan untuk memiliki sikap mental yang kritis dalam menerapkan gaya hidup dan kebutuhan konsumsi dalam pemanfaatan hasil alam. banyak seruan dalam Islam yang dapat diadopsi sebagai cara pandang dalam mengentaskan permasalahan lingkungan. Islam memberi petunjuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup agar kaum muslim berinteraksi dengan lingkungannya secara intensif. Sesuai sabda Nabi bahwa manusia adalah Khalifah dengan seruan "jagalah kalian akan bumi karena sesungguhnya bumi adalah ibu kalian". Ibrahim Abdul Matin melalui bukunya Greendeen: Inspirasi Islam dalam Menjaga dan Mengelola Alam, menyampaikan konsep tentang Agama Hijau. Agama Hijau atau Green Deen adalah konsep beragama yang berpihak pada lingkungan. Agama Hijau menuntut kita untuk menerapkan Islam seraya menegaskan hubungan integral antara keimanan dan lingkungan, atau dengan seluruh semesta. Dengan mengutip penjabaran Fahmi Syaifuddin, Matin menyebutkan terdapat 6 prinsip Agama Hijau, yakni: memahami kesatuan tuhan dan ciptaan-Nya (tawhid), melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan ( ayat ) di mana saja, menjadi penjaga (khalifah) di bumi, menjaga amanat tuhan, memperjuangkan keadilan (adl), dan hidup selaras dengan alam (mizan). Menurut Fahmi, 6 prinsip dalam Agama Hijau mendekatkan kita pada eco lifestyle. Mengingat di era pasca pandemi ini perilaku masyarakat semakin banyak beralih kepada gaya hidup yang lebih ekologis. Semakin tingginya kesadaran akan eco-lifestyle baik di pihak industri maupun konsumen menjadikan sebuah siklus yang saling mempengaruhi sehingga secara tidak sadar eco-lifestyle sudah menjadi sebuah tren yang dianggap kekinian khususnya di kalangan anak muda. Mempersiapkan pemuda menjadi hal penting untuk masa depan. Bappenas pada tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami masa bonus demografi di tahun 2030 hingga 2040. Di mana penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non produktif dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Disamping bonus demografi ini, menurut data World Population Review tahun 2021, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Total ada sekitar 231 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Dua hal ini dapat menjadi kesempatan strategis Indonesia untuk melakukan berbagai aksi kelestarian lingkungan dalam pembangunan yang lebih berkeadilan melalui dukungan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah. Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah mencanangkan Visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan harapan terciptanya generasi produktif yang berkualitas. Saat ini sudah banyak pemuda yang mempersiapkan hal ini dari berbagai sektor, seperti salah satu program yang dilakukan Pesantren Ecology Misykat Yaitu Sekolah Ekologi Politik—kelas berseri yang dilakukan Selama sepekan, peserta kelas akan mendiskusikan ekologi politik, ekososialisme, bencana lingkungan hingga kapitalisme dan krisis iklim. Hal ini memberikan sebuah kerangka pikir alternatif sekaligus optimisme baru untuk lingkungan alam yang langgeng dan lestari dengan mengoptimalkan kembali kualitas hakiki yang inheren pada setiap manusia sebagai makhluk rohani-spiritual. Perbincangan dalam DIKSI bersama Fahmi Syaifuddin menyimpulkan bahwa eko-spiritual dalam proses pelestarian lingkungan adalah sebuah keniscayaan untuk masyarakat dunia kontemporer saat ini.
Siaran Pers 24 Januari 2024 • Sukabumi, Jawa Barat

LATIN dan P4W IPB University Melakukan Kerjasama Kegiatan Pembangunan di Desa Cipeuteuy

LATIN menggandeng Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University untuk memperkuat pembangunan Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi, melalui pelatihan penyusunan RPJMDes. Pertemuan perumusan kegiatan digelar Rabu (24/1) sebagai tindak lanjut kerja sama LATIN dengan pemerintah desa sejak 2023.

BOGOR, LATIN.OR.ID - Pada tahun 2023 Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) mengadakan beberapa kegiatan di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. LATIN mengadakan kegiatan seperti riset terkait pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat dan Program Sekolah Sosial Forestri (SESORE). Seluruh kegiatan ini melibatkan Pemerintah Desa Cipeuteuy dan Absolute Indonesia. Sebagai tindak lanjut kegiatan, LATIN sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan pemerintah desa. Pada awal tahun ini LATIN juga menggandeng Pusat Studi Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University untuk implementasi kegiatan. Rabu (24/1), kedua lembaga melaksanakan pertemuan untuk merumuskan kegiatan di Desa Cipeuteuy. Salah satu kegiatan terdekat adalah pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). “Pelatihan penyusunan RPJMDes di Desa Cipeuteuy ini adalah kali kedua dilakukan. P4W IPB sendiri pernah melakukan pelatihan serupa dengan pemerintah desa. Selain itu juga pernah memfasilitasi pengembangan kawasan ekowisata,” ungkap Arif dari P4W IPB University. Ia menjelaskan saat ini Divisi Community Development P4W IPB sedang melakukan analisis kebijakan baik yang tertera dalam perencanaan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi terhadap Desa Cipeuteuy. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses fasilitasi penyusunan rencana pembangunan desa. Penting untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses perencanaan pembangunan di desa hingga pelaksanaannya termasuk fasilitasi monitoring dan evaluasi program. LATIN bisa menjadi mitra untuk melaksanakan kegiatan jangka panjang di Desa Cipeuteuy. “LATIN berusaha mendampingi proses implementasi dari RPJMDes yang telah ditetapkan Desa Cipeuteuy. Kegiatannya seperti fasilitasi dan penguatan kapasitas Pemerintah Desa Cipeuteuy dalam penyusunan sistem informasi desa yang komprehensif dan kegiatan lain yang bisa dirumuskan bersama,” tambah Direktur Eksekutif LATIN, Thomas Oni Veriasa. Thomas juga mengungkapkan bahwa aktor utama yang mengimplementasikan dan mengakselerasi kegiatan dari RPJMDes adalah Pemerintah Desa Cipeuteuy bermitra dengan Absolute Indonesia. Keyword: RPJMDes, Pembangunan Desa, Desa Cipeuteuy
Siaran Pers 14 Desember 2023 • Pemalang, Jawa Tengah

Angkringan Hutan Jawa: Menyorot Keberagaman Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat

Diskusi daring "Angkringan Hutan Jawa" seri ketiga (14/12) menghadirkan praktisi pengelolaan hutan masyarakat dari Pemalang, Kasepuhan Pasir Eurih, dan Sedulur Sikep Kendeng untuk berbagi pengalaman skema Perhutanan Sosial dan kearifan lokal. Prof. Hariadi Kartodihardjo turut menyoroti pentingnya modal sosial dan pengembangan usaha di masa transisi kebijakan KHDPK.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat sudah dilakukan secara turun temurun jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hingga saat ini terdapat 19.410 desa yang berada di sekitar hutan, dengan jumlah penduduk sekitar 48,8 juta jiwa yang hidupnya bergantung pada hutan. Tiap masyarakat petani hutan memiliki pengetahuan dan pengalaman masyarakat berbeda, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, sosial dan perubahan kebijakan oleh negara. Seri ketiga “Angkringan Hutan Jawa” membahas praktik baik dan catatan di lapangan dalam proses pengelolaan hutan oleh masyarakat. Kegiatan yang diinisiasi oleh LATIN dan Perkumpulan HuMa Indonesia ini dilakukan secara daring pada Kamis (14/12). Hadir sebagai pembicara adalah Wawan Gandrung, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Pemalang, Jawa Tengah. Siti Sopariah yang mewakili pemuda adat dari Kasepuhan Pasir Eurih dan Gunarti dari Masyarakat Sedulur Sikep yang menjaga kelestarian pegunungan Kendeng Jawa Tengah. Hadir juga Prof. Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Wawan Gandrung menyebutkan bahwa masyarakat di tempatnya selain mengelola lahan untuk bertani mereka juga mendirikan ekowisata semenjak tahun 2013. Sebelumnya mereka menjalin Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Perum Perhutani. Hingga di tahun 2018 terbit izin pengelolaan Perhutanan Sosial skema Kulin KK. Berbagai pengalaman baik dan buruk pernah dia rasakan. “Ada masyarakat kami yang pernah ditodong pistol oleh oknum polisi hutan. Hingga masyarakat takut dan khawatir untuk mengelola hutan. Pernah juga kami didatangi ke rumah untuk diminta sharing profit yang tidak sesuai hingga harus memberikan perhiasan istri. Namun setelah ada izin PS kami lebih merasa aman dan terus melakukan kegiatan pengelolaan sekaligus melestarikan hutan,” ungkap Wawan. Sedulur Sikep memiliki ajaran yang mendasar yakni harus mampu bertahan hidup dengan bertani. Gunarti menyebutkan masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan. Bahkan sawah dan air yang diminum selama ini berasal dari Pegunungan Kendeng. Namun, karena kerusakan alam saat ini mata air berkurang dan harus dibagi-bagi merata saat kemarau. “Sedulur Sikep adalah ajaran dari Mbah Samin yang berada di tiga kabupaten yaitu Pati, Blora, dan Kudus. Tahap pertama adalah bersentuhan langsung untuk saling menghidupi. Tahap kedua adalah hubungannya dengan peraturan atau pemerintah. Saya juga menjadi pengurus kelompok pengelola hutan. Perempuan memang penting dan harus selalu ikut serta dalam pelestarian lingkungan,” ungkapnya. Hal selaras disampaikan oleh Siti Sopariah. Perempuan dari Kasepuhan Pasir Eurih ini menjelaskan bahwa masyarakat adat dan hutan tidak bisa dipisahkan. Karena hutan adalah ruang hidup dan tempat hidup masyarakat. Tahun 2019 kasepuhan Pasir Eurih mendapat surat keputusan Hutan Adat. Masyarakat menjalankan kearifan lokal tentang penjagaan hutan dan ketahanan pangan yang diwariskan oleh leluhur (karuhun) secara turun temurun seperti ritual rukun tuju. “Bagi masyarakat kasepuhan hutan adalah untuk menunjang kehidupan untuk pangan, bahan bangunan rumah, mata pencaharian. Pengelolaan hutan memiliki pengetahuan yang diajarkan secara turun temurun dengan sistem zonasi. Pembagiannya ada tiga area utama diantaranya leuweung kolot atau hutan titipan yang dijaga dan dimiliki oleh adat yang tidak bisa diklaim secara pribadi. Wilayah ini harus ada izin dahulu dna mematuhi tata aturan yang berlaku”, tambahnya. Kedua, leuweung titipan yaitu kawasan hutan lindung yang berupa sumber mata air, dan pohon. Ketiga adalah leuweung garapan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing. Biasanya terdiri dari ladang, kebun, dan sawah. Sementara itu Prof Hariadi mengingatkan saat ini adalah masa transisi yang cukup besar dimana lahan yang dikelola Perhutani kemudian dibagi untuk dikelola masyarakat dalam kerangka kebijakan KHDPK. Poin pentingnya adalah kesepakatan untuk memastikan pengelolaan yang baik. Saat ini berkembang multi usaha kehutanan untuk mengelola hutan, salah satu cerita baik adalah menanam tanaman yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Misalnya alpukat yang menjadi andalan masyarakat di Lampung. Perlu adanya perencanaan yang baik, pengembangan usaha, jalur distribusi, hingga menggunakan pendekatan digital marketing. “Setelah perizinan Perhutanan Sosial, selain untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari tapi lahan bisa dikembangkan dalam skala bisnis. LATIN dan HuMa bisa memfasilitasi ragamnya pengetahuan yang ada. Sudah sangat banyak cara baru dan inovasi yang bisa kita pelajari. Keberhasilan ini sangat terkait dengan aktivitas masyarakat, di lapangan pasti ada problem. Maka perlu adanya modal sosial dan koordinasi yang baik”, tambah Hariadi. Ia memberikan masukan keberhasilan ini ditandai oleh kemampuan mengorganisasikan masyarakat. Pekerjaan ini menitikberatkan terhadap kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri untuk mengelola hutan. Maka harus berfokus pada pengelolaan yang baik terhadap perizinan yang telah diterima. Namun jangan semuanya ditanggung sendiri oleh petani. Harus saling membantu dan saling fasilitasi satu sama lain. Keyword: Hutan Jawa, Sedulur Sikep, Perhutanan Sosial, Modal Sosial
Siaran Pers 4 Desember 2023 •

INFOGRAFIK: Hak dan Akses Legal Kelola Hutan untuk Masyarakat

Program Perhutanan Sosial (Permen LHK No. 83/2016) memberikan akses legal kepada masyarakat lokal dan adat untuk mengelola kawasan hutan negara guna mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pemanfaatan hutan. Hingga April 2023, lebih dari 5,3 juta ha dari target 12,7 juta ha telah dialokasikan kepada lebih dari satu juta rumah tangga melalui skema HD, HKm, HTR, HA, dan Kulin KK.

Dengan melihat fakta bahwa kawasan hutan tidak lepas dari unsur adanya manusia seperti keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat adat, keberlanjutan hutan sebagai ruang hidup tidak lepas dari campur tangan pengelolaan hutan oleh masyarakat sekitarnya. Akses masyarakat dalam mengelola hutan terutama pada kawasan yang dianggap sebagai hutan negara atau hutan hak/hutan adat, telah disahkan melalui Program Perhutanan Sosial pada era Pemerintahan Joko Widodo. Program ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, salah satu pertimbangan terbitnya kebijakan perhutanan sosial adalah untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan dengan memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan bertanggung gugat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target alokasi lahan seluas 12,7 juta ha untuk Perhutanan Sosial. Hingga April 2023, lebih dari 5,3 juta hektar kawasan hutan telah dialokasikan untuk dikelola secara legal oleh lebih dari satu juta rumah tangga melalui skema Perhutanan Sosial. Masyarakat desa sekitar hutan mendapat izin untuk mengelola sumber daya hutan secara lestari melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK).
Siaran Pers 26 Agustus 2026 • Bogor, Jawa Barat

LATIN Selenggarakan Lokakarya Nasional Percepatan Persetujuan Perhutanan Sosial di Jawa

Menghadirkan perwakilan KLHK, BPSKL, dan 45 perwakilan Kelompok Tani Hutan untuk mendiskusikan percepatan izin kelola KHDPK di Pulau Jawa.

Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) menggelar lokakarya multi-pihak yang mempertemukan perwakilan kementerian, akademisi, dan kelompok pengelola hutan desa untuk merumuskan panduan teknis implementasi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Warta Operasional 15 Agustus 2026 • Online Webcast

Peluncuran Modul E-Learning LMS LATIN v3.0 untuk Kader Pelestari Hutan Desa

Platform pembelajaran mandiri interaktif kini dapat diakses secara gratis oleh seluruh pegiat sosial forestri di pelosok Nusantara.

Sebagai wujud komitmen democratizing knowledge, LATIN secara resmi meluncurkan portal E-Learning LMS mandiri yang dilengkapi pemutar video pelajaran tapak, pelacak progres interaktif, dan sertifikat kelulusan digital.
Agenda Acara 05 September 2026 • Zoom Live & YouTube Streaming

Webinar Nasional: Menakar Dampak Regulasi Karbon terhadap Hak Adat Komunitas

Diskusi kritis bersama para pakar hukum lingkungan dan perwakilan masyarakat adat mengenai masa depan kedaulatan tenurial di era perdagangan karbon.

Pendaftaran dibuka untuk umum, mahasiswa, peneliti, dan praktisi lingkungan. Sesi ini akan membedah peluang dan risiko implementasi nilai ekonomi karbon bagi masyarakat tapak.
PRESS ROOM

Pusat Media & Jurnalis

Dapatkan lembar fakta (fact sheet), foto resolusi tinggi, atau jadwalkan wawancara dengan juru bicara LATIN.

Hubungi Humas LATIN

Buletin Forest Culture

Berlangganan kabar ringkas bulanan tentang perkembangan kebijakan perhutanan sosial langsung ke kotak masuk Anda.